KASUS PERNIKAHAN DINI KULON PROGO

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang ada di DIY.Menurut data yang ada di Kabupaten Kulon Progo, kasus pernikahan usia dini sejak tahun 2006 hingga akhir 2012 terjadi pasang surut dan sempat meledak di tahun 2008. Berdasarkan laporan dari Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, bila sepanjang tahun 2006 hanya terjadi 19 kasus, di tahun 2007 naik menjadi 41 kasus dan di tahun 2008 membengkak hingga 68 kasus. Selanjutnya di tahun 2009 sedikit turun menjadi 54 kasus dan tahun 2010 turun lagi menjadi 36 kasus. Kemudian tahun 2011 naik lagi menjadi 37 kasus dan tahun 2012 turun menjadi 29 kasus.

Ukuran usia yang dijadikan patokan sebagai pernikahan usia dini adalah UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di mana seorang laki-laki diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun ke atas dan perempuan dan perempuan pada usia 16 tahun ke atas. Fluktuasi kasus pernikahan usia dini ini perlu diwaspadai, karena tampaknya ada kaitan antara jumlah kasus pernikahan usia dini dengan besarnya persentase calon pengantin (catin) hamil. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, bila di tahun 2006 kasus catin hamil baru 9,9% maka di tahun 2007 kasusnya naik menjadi 13,32% dan tahun 2008 turun menjadi 10,24%. Namun di tahun 2009 naik lagi menjadi 11,20% dan tahun 2010 menjadi 11,66%. Pada tahun 2011 kasusnya masih mengalami kenaikan menjadi 11,78% dan baru akhir tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 8,18%. Dalam kurun waktu 3 tahun di Kulonprogo terjadi peningkatan permintaan dispensasi pernikahan disebabkan banyak remaja berusia 12 – 15 tahun yang telah hamil akibat berhubungan seksual sebelum menikah, selama tahun 2011, paling tidak ada 70 kasus permintaan dispensasi karena remaja yang telah hamil.

Sebenarnya beberapa SKPD telah mempunyai program untuk Kesehatan Reproduksi Remaja seperti BPMPDP dan KB yang mempunyai program PIK R dari data yang ada, hingga akhir 2012 jumlah kelompok PIK Remaja baru mencapai 40 kelompok yang terdiri dari 22 PIK Remaja Jalur Sekolah dan 18 jalur non sekolah dan tersebar di 12 kecamatan se Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan program tersebut belum mampu menjawab akan kebutuhan informasi kesehatan reproduksi dimasyarakat. Permasalahan seperti Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seakan menjadi berita yang selalu muncul dalam perbincangan masyarakat. Apalagi ditambah dengan belum berperannya lembaga pemerintah di dalam pemenuhan hak untuk masyarakat.

Kata tabu untuk isu kesehatan reproduksi seakan masih menjadi sejata utama di masyarakat untuk menjauhi informasi mengenai kesehatan reproduksi. Padahal kalau kita lihat remaja dan masyarakat faktanya membutuhkan informasi tersebut. Ada sebuah kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga seandainya pemenuhan pendidikan kesehatan dan reproduksi ini diberikan. Penghargan terhadap perempuan juga akan meningkat ketika perempuan mempunyai power untuk melakukan perubahan dan menguak ketabuan.

Dalam Revolusi KB, peran untuk membentuk Keluarga Berencana yang sesungguhnya, tidak hanya pada penjarangan kehamilan dan penggunaan alkon pada perempuan, tetapi juga bagaimana perempuan bisa asertif terhadap pasangannya dan menyadari hak-haknya, termasuk hak kesehatan reproduksi. Bila perempuan sudah sadar haknya, maka bukan tidak mungkin keputusan yang diambil untuk tindakan yang berhubungan dengan kesehtan reproduksinya juga sesuai dengan kondisi dan kenyamanan perempuan.(Jeje)

By pkbikulonprogo

One comment on “KASUS PERNIKAHAN DINI KULON PROGO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s